Sumber gambar: Ilustrasi/Harian Disway
Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan penurunan Indeks Harga Konsumen (IHK) pada September 2024. IHK turun dari 106,06 poin di bulan Agustus menjadi 105,93 poin di bulan September 2024. Hal ini membuat Indonesia mengalami deflasi selama lima bulan berturut-turut. Tercatat, pada September 2024 nilai deflasi sebesar 0,12%, meningkat dari bulan sebelumnya yang sebesar 0,03%. Deflasi merujuk pada penurunan harga barang dan jasa secara umum. Hal ini menguntungkan bagi konsumen, namun dalam konteks ekonomi Indonesia, deflasi justru mencerminkan penurunan permintaan agregat yang mengindikasikan melemahnya aktivitas ekonomi dan daya beli masyarakat.
Tingkat Deflasi di Indonesia (April - September 2024)
Sumber: Badan Pusat Statistik
Salah satu faktor pendorong terjadinya deflasi yaitu harga pangan yang cenderung menurun. BPS mencatat komoditas yang dominan memberikan kontribusi deflasi (month to month/m-to-m) pada September 2024 yaitu cabai merah, cabai rawit, telur ayam, dan daging ayam ras. Di sisi lain, kenaikan harga komoditas seperti beras, kopi bubuk, sigaret kretek mesin dan gula pasir menjadi penyebab utama inflasi.
Sumber: Badan Pusat Statistik
Sementara itu, BPS Jabar mencatat secara month to month (m-to-m) terjadi deflasi sebesar 0,21 persen. Deflasi m-to-m tertinggi terjadi di Kabupaten Subang dan Kota Bekasi sebesar 0,38 persen, sedangkan deflasi terendah di Kota Depok sebesar 0,01 persen.
Komoditas Penyumbang Utama Andil
Deflasi Jawa Barat (M-to-M)
Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat
Dalam situasi deflasi, meskipun harga barang dan jasa menurun, daya beli masyarakat tidak selalu meningkat secara signifikan karena faktor lain seperti stagnasi pendapatan dan ketidakpastian ekonomi yang memengaruhi kepercayaan konsumen. Ketidakstabilan ekonomi yang diperburuk oleh ketidakpastian global serta ketidakmampuan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi lebih lanjut juga dapat memperburuk kondisi ini dengan menghambat pemulihan daya beli masyarakat.
Sumber gambar: EraNasional
Penurunan konsumsi rumah tangga berimbas pada penurunan pendapatan dunia usaha. Pada akhirnya, pengusaha akan mengurangi jam kerja atau jumlah pekerja yang mengakibatkan PHK massal di berbagai sektor.
Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), terjadi lonjakan tenaga kerja yang ter-PHK dari Januari hingga akhir Agustus yang mencapai 46.240 pekerja. Sampai dengan Oktober 2024, angka ini terus meningkat menjadi hampir 53.000 pekerja. Jawa Barat berada di peringkat lima teratas provinsi dengan jumlah karyawan terkena PHK terbanyak di Indonesia.
Jumlah Karyawan yang Terkena PHK di Indonesia
Berdasarkan Provinsi (Januari-Agustus 2024)
Sumber: Databoks Katadata
Pengangguran dan PHK menyebabkan penurunan pendapatan yang signifikan. Jika tidak segera mendapatkan pekerjaan baru, maka berisiko jatuh ke dalam kelompok miskin. Semakin banyak orang yang menganggur dan masuk kategori miskin, daya beli masyarakat akan semakin rendah. Ini berdampak pada turunnya permintaan barang dan jasa, yang memperburuk kondisi ekonomi dan berpotensi memicu pemutusan hubungan kerja lebih besar lagi.
Pada Februari 2024, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia sebesar 4,82%, turun sebesar 0,63% dibandingkan Februari 2023. Meskipun Tingkat Pengangguran Terbuka menurun, berdasarkan laporan World Economic Outlook yang terbit April 2024, tingkat pengangguran Indonesia menempati urutan 1 di ASEAN.
Sementara di Jawa Barat, total tingkat pengangguran terbuka sebesar 7,19%. Menurun sebesar 8,48% dari tahun sebelumnya. Meskipun jumlahnya menurun, Jawa Barat mencatat jumlah pengangguran terbuka mencapai 1.888.287 jiwa.
Tingkat Pengangguran Terbuka dari Tahun ke Tahun di Jawa Barat
Sumber: Open Data Jabar
Salah satu langkah yang berpotensi untuk mengatasi deflasi adalah dengan mendorong peningkatan kredit bagi UMKM. Menurut pernyataan M. Junaidi, Kasubbag Umum KPPN Tanjung Selor, dalam opini UMKM Hebat, Perekonomian Nasional Meningkat tahun 2023, Kemenkeu RI DJP, "Pemerintah memberikan insentif bagi UMKM melalui subsidi bunga pinjaman, restrukturisasi kredit, dan jaminan modal kerja. Subsidi bunga ini disalurkan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Kebijakan KUR terus disesuaikan dengan target pendanaan UMKM, yang pada 2024 ditingkatkan menjadi lebih dari 30 persen. Pemerintah juga menempatkan dana di bank nasional untuk restrukturisasi kredit UMKM."
UMKM merupakan salah satu pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia, terutama di Jawa Barat, karena sektor ini memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal. Dapat dilihat data jumlah proporsi kredit UMKM terhadap total kredit di Jawa Barat yang cenderung meningkat dalam 5 tahun terakhir.
Sumber: Open Data Jabar
Hal ini sejalan dengan proyeksi peningkatan jumlah UMKM di berbagai kabupaten/kota di Jawa Barat, yang mencapai lebih dari 7 juta unit pada tahun 2023. Jika akses kredit bagi sektor UMKM dapat diperluas, mereka berpotensi meningkatkan kapasitas dan kualitas produksi dan merespons permintaan pasar dengan lebih optimal. Peningkatan kredit ini diharapkan mampu memperkuat daya beli masyarakat serta memulihkan konsumsi barang dan jasa, sehingga membantu mengurangi dampak deflasi di Jawa Barat.
Sumber gambar: Harian Haluan Kepri
Sektor yang banyak melakukan pemutusan hubungan kerja yang terjadi di Jawa Tengah diantaranya adalah sektor manufaktur, tekstil, hingga industri pengolahan. Sedangkan di Jakarta, korban PHK terbanyak adalah sektor jasa. Sedangkan di Banten, PHK banyak terjadi di industri petrokimia.
Sektor manufaktur di Indonesia saat ini menghadapi masa-masa genting. Tekanan besar datang dari produk impor yang lebih kompetitif dalam hal harga, membuat produk lokal sulit bersaing. Di sisi lain, permintaan dalam negeri juga mengalami penurunan, memperparah situasi. Kombinasi antara produk impor yang lebih murah dan melemahnya daya beli masyarakat membuat industri manufaktur berada dalam kondisi tidak stabil. Ini menciptakan tantangan besar bagi para pelaku industri untuk bertahan di tengah situasi yang semakin sulit.
Dikutip dalam laman Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis yang diterbitkan oleh Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI, ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengatasi dampak deflasi terhadap perekonomian.
Menurunkan suku bunga untuk mendorong pinjaman dan investasi.
Biaya pinjaman yang lebih rendah akan meningkatkan belanja konsumen dan investasi perusahaan, sehingga mendorong permintaan barang dan jasa.
Meningkatkan belanja pemerintah pada proyek infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
Langkah ini akan menciptakan lapangan kerja dan merangsang aktivitas ekonomi, yang membantu meningkatkan permintaan agregat.
Memberikan bantuan sosial untuk meningkatkan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah, yang dapat mengurangi tekanan deflasi dan meningkatkan konsumsi.
Memberikan subsidi kepada sektor-sektor yang paling terdampak oleh deflasi, untuk membantu sektor tersebut tetap bertahan dan menjaga stabilitas ekonomi.
Referensi:
https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XVI-15-I-P3DI-Agustus-2024-219.pdf
https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/4133-umkm-hebat,-perekonomian-nasional-meningkat.html
https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7456343/tingkat-pengangguran-indonesia-tertinggi-di-asean-pada-2024#:~:text=Walaupun%20nomor%20satu%20di%20ASEAN,di%20angka%204%2C82%20persen.