‘Normal yang baru’: Seperti apa tatanan kehidupan bersama COVID-19?

Nea Ningtyas - Jabar Digital Service
23 Juni 2020
Covid-19
7.926
Sepinya jalan raya di tengah pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Jawa Barat. Foto oleh: Muhammad Fakhri Luthfi/Jabar Digital Service

 

Virus corona telah mengubah kehidupan manusia sejak beberapa bulan ke belakang. Penyakit menular yang disebabkannya telah memaksa toko, sekolah, dan kantor tutup untuk waktu yang belum kelihatan ujungnya.

Berbagai tindakan pencegahan meluasnya virus diambil oleh negara-negara di dunia; mulai dari karantina wilayah total dan kampanye pembatasan sosial, sampai kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang diambil pemerintah Indonesia. Tindakan-tindakan tersebut telah mengubah cara kita hidup karena mengharuskan kita untuk membatasi mobilitas dan kontak fisik dengan sesama.

Para pemimpin belakangan banyak mendiskusikan untuk memutar kembali roda ekonomi agar kita bisa kembali ‘hidup normal’—namun apakah ‘normal’ yang kita rindukan itu masih ada wujudnya?

 

‘Berdamai’ dengan COVID-19

16 Mei lalu, Presiden Joko Widodo menjawab berbagai pertanyaan mulai dari ‘Apakah pemerintah akan memulai melonggarkan PSBB?’ sampai ‘Apakah masyarakat dapat beraktivitas normal kembali?’ di video yang dirilis di kanal Youtube resmi Sekretariat Presiden.

Belum,” ujar beliau, menekankan bahwa pemerintah akan melihat ‘angka-angka dan fakta-fakta’ di lapangan sebelum mengambil keputusan apapun serta bahwa mereka akan ‘ sangat hati-hati’ agar tidak ‘keliru memutuskan’.

“Tapi kita juga harus melihat kondisi masyarakat sekarang ini. Kondisi yang terkena PHK, yang jadi tidak berpenghasilan lagi,” lanjutnya. “Ini harus dilihat. Kita ingin masyarakat produktif dan tetap aman dari [COVID-19].”

Presiden kemudian melanjutkan dengan pernyataan bahwa kita perlu ‘berkompromi,’ ‘hidup berdampingan,’ dan ‘berdamai’ dengan COVID-19. Penyesuaian cara hidup untuk mengatasi risiko wabah ini sebuah keniscayaan, jelasnya, itulah yang disebut ‘new normal’ atau tatanan kehidupan baru.

Pernyataan tersebut, tanpa ditemani penjelasan jelas bagaimana pemerintah akan memastikan masyarakat tetap aman dari virus saat ekonomi kembali dibuka, mengundang debat pro-kontra dari ahli dan masyarakat.

Melihat data kasus terkonfirmasi yang masih bertambah sebanyak ratusan positif baru setiap harinya, banyak ahli mengingatkan bahwa kurva penularan yang fluktuatif saat ini dapat meningkat drastis apabila PSBB dilonggarkan.

Sebelumnya, pernyataan pemerintah soal melonggarkan larangan bepergian bagi pebisnis, pejabat publik, dan pekerja esensial juga membuat para ahli khawatir—mereka menganggap banyak celah di kebijakan tersebut yang dapat disalahgunakan oleh masyarakat untuk bepergian tanpa alasan darurat dengan memohon surat tugas kepada kantor masing-masing.

 

Good data, good decision. Bad data, bad decision

Di sebuah webinar yang diadakan IYKRA, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berkata bahwa semua keputusan mengenai penanganan COVID-19 perlu berdasarkan data.

“Saya punya slogan […] dan selalu saya sampaikan ke teman-teman di Jabar: Good data, good decision. Bad data, bad decision,” katanya, menekankan bahwa jika ia hanya menerima data yang kurang baik, maka kualitas yang diambilnya sebagai pemimpin juga akan buruk.

Beliau juga mengakui bahwa bisa saja terjadi dilema dalam pengambilan keputusan di tengah pandemi ini.

“Di satu sisi orang ingin kesehatan menjadi nomor satu, di satu sisi ekonomi nggak mau mati. Menggabungkan dua ini, ‘tuh, nggak mudah,” katanya, sambil menyebutkan bahwa kebijakan seperti relaksasi transportasi umum dan dibukanya kembali industri non-esensial adalah contoh hasil dilema yang dihadapi pengambil keputusan.

Dilema-dilema seperti ini, menurut Ridwan Kamil merupakan akibat dari tidak lengkapnya data yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan dengan ‘dosis’ tindakan yang tepat.

Ridwan Kamil memastikan bahwa Pemerintah Jawa Barat memprioritaskan transparansi dalam penanggulangan COVID-19. Data-data telah dibuat terbuka untuk umum melalui situs web Pikobar — tersedia untuk digunakan oleh siapa saja yang membutuhkan.

Penggunaan data penting dalam proses pengambilan keputusan bagi Ridwan Kamil dan panel ahlinya, termasuk dalam menentukan perlukah kita merelaksasi PSBB skala provinsi.

Lewat akun Instagram-nya, Ridwan Kamil membagikan hasil evaluasi PSBB Jawa Barat.

 

Visualisasi dan analisis data oleh Jabar Digital Service menunjukkan rata-rata bergerak (moving average, garis kuning) kasus terkonfirmasi harian selama implementasi kebijakan pemerintah. Sejak PSBB diterapkan, rata-rata bergerak terlihat menurun.

 

“Kurva melandai hampir setengahnya,” ujarnya dalam caption. “Rata-rata kasus harian sebelum PSBB adalah 40 kasus […] Setelah PSBB, rata-rata kasus harian adalah 21 kasus.”

Beliau juga memaparkan bahwa meskipun angkanya mulai turun dan hanya ditemukan kasus infeksi lokal, kita harus mewaspadai potensi orang tanpa gejala (OTG) yang berdatangan ke Jawa Barat untuk mudik—menyiratkan bahwa kesuksesan PSBB ini perlu dipertahankan dengan tetap menegakkan larangan mudik.

Dilansir dair Humas Jabar, epidemiolog Universitas Padjadajran Panji Fortuna Hadisumarto mengungkapkan hal yang sama. Ia mengatakan bahwa meskipun PSBB telah diimplementasikan, gelombang pertama penularan COVID-19 di Indonesia belum tuntas.

“Gelombang pertama yang belum selesai ini juga berpotensi naik drastis,” katanya, menekankan bahwa penerapan PSBB justru perlu diperketat.

 

Zona normal yang nyaman

Meskipun Gubernur Ridwan Kamil telah menekankan bahwa kita perlu mengubah gaya hidup secara drastis selama vaksin belum ditemukan, masyarakat Jawa Barat tampaknya masih nekat bertahan di zona normal nyaman, terutama saat memasuki bulan suci Ramadan.

 

Ridwan Kamil menegur masyarakat yang memenuhi mal demi belanja untuk lebaran—pemandangan yang tadinya normal menjelang Idulfitri sebelum pandemi. Karena kejadian ini telah menyebabkan meroketnya angka harian positif, Ridwan Kamil mengingatkan warga untuk beradaptasi dengan normal yang baru jika mau kembali hidup dengan normal. Sumber: instagram.com/ridwankamil

 

Selama Ramadan yang penuh tradisi yang dirindukan, kita bisa melihat gambaran bagaimana keadaan Indonesia jika PSBB direlaksasi. Bahkan saat PSBB masih diterapkan, pasar dan mal penuh pengunjung yang ingin belanja untuk mempersiapkan lebaran—dan kita tentu mengkhawatirkan apa yang akan terjadi saat Idulfitri, yang biasanya penuh dengan aktivitas komunal seperti ibadah massal dan tradisi silaturahmi dari rumah ke rumah.

 

Visualisasi dan analisis data oleh Jabar Digital Service memperlihatkan penurunan signifikan tren kemacetan di Jawa Barat selama implementasi kebijakan pemerintah untuk menekan penularan virus.

 

Menurut analisis Jabar Digital Service yang terlihat di grafik di atas, penerapan PSBB telah berhasil menurunkan tren kemacetan di Jawa Barat secara signifikan, merefleksikan kesuksesan strategi penekanan penularan virus dengan mengurangi mobilitas masyarakat.

Namun, tren yang cukup mengkhawatirkan terjadi di awal Ramadan pada 24 Mei: kemacetan meningkat saat PSBB masih berlaku, terutama di wilayah Bandung Raya, kemungkinan karena pergerakan selama bulan Ramadan dan, seperti kata gubernur, aktivitas belanja lebaran.

Keengganan masyarakat untuk melepas ritual lama seperti belanja lebaran di mal yang sebelum pandemi COVID-19 mungkin dianggap normal ini mengkhawatirkan bagi epidemiolog Panji Fortuna Hadisumarto. Menurutnya, potensi penularan di pusat niaga tinggi karena virus dapat menyebar lewat permukaan barang.

“Bayangkan masyarakat menganggap situasi saat ini normal dengan berdesakan di toko baju, toko emas, tanpa mempertimbangkan protokol kesehatan, ini sangat meningkatkan risiko penularan,” kata Panji seperti dikutip Humas Jabar.'

 

Siapkah kita memulai ‘normal yang baru’?

Sampai vaksin ditemukan dan terbukti efektif, kita perlu melepas kenyamanan ‘normal’ yang kita kenal dan menyesuaikan dengan cara hidup yang baru.

Pemerintah Indonesia telah mengumpulkan protokol kehidupan ‘new normal’ dalam 75 halaman yang cukup komprehensif, termasuk di dalamnya instruksi kebersihan dan kesehatan untuk ruang publik dan pedoman melaksanakan pembelajaran remote dan daring. Bahkan termuat pula prosedur pencegahan dan respon kekerasan domestik, yang secara global memang meningkat pasca kebijakan dan kampanye untuk diam di rumah.

Namun, seperti layaknya penerapan PSBB, kita masih tidak bisa melihat bagaimana protokol ini diterapkan di lapangan. Kita juga belum mengetahui strategi apa yang akan kita ambil dalam ‘melonggarkan pembatasan’ yang ada sekarang.

Epidemiolog Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Dr. Maria Van Kerkhove dalam sebuah briefing mengungkapkan bahwa sepertinya kita perlu ‘diam di rumah untuk sedikit lebih lama lagi’ dan bahwa lockdown dan pembatasan perlu dilonggarkan dengan strategis—tidak sekaligus—bila kita mau kembali bekerja dan memulai kembali ekonomi ‘secepat mungkin’.

Menurut WHO, negara-negara yang ingin merelaksasi tindakan penekanan penularannya perlu memenuhi beberapa kriteria, termasuk transmisi yang terkontrol. Fasilitas kesehatan juga perlu meningkatkan kapasitas tes, isolasi, dan perawatan pasien positif, serta kemampuan pelacakan orang-orang yang yang kontak fisik dengan mereka.

Di Jawa Barat, Ridwan Kamil mengklaim bahwa PSBB telah menurunkan tren kasus baru harian dan mengurangi infeksi sampai hanya transmisi lokal. Namun, ia juga mengakui bahwa kapasitas tes di Jawa Barat—yang sekarang tertinggi di Indonesia—masih perlu ditingkatkan agar gambaran penularan dapat lebih akurat.

Jawa Barat telah meningkatkan kapasitas tes di laboratorium dan fasilitas kesehatannya untuk mengimbangi kebijakan PSBB. Sekarang Jawa Barat punya 9 lab utama dan 11 lab jejaring untuk melaksanakan tes swab atau Polymerase Chain Reaction (PCR) dengan kapasitas mencapai 5.838 spesimen per hari.

 

Seperti apa ‘normal yang baru’ itu?

Setelah tren menurun dan pembatasan direlaksasi, Direktur Eksekutif Program Darurat Kesehatan WHO, Michael J. Ryan, mengingatkan para pemimpin untuk tidak lengah. Normal yang baru berarti pembatasan sosial dan protokol cuci tangan masih penting untuk dilakukan, bahkan setelah kebijakan seperti PSBB diangkat.

“Kita akan melihat perubahan perilaku dalam waktu dekat,” katanya seperti dikutip World Economic Forum.

Gubernur Ridwan Kamil sempat mengungkapkan sentimen senada dan membagikan prediksi tentang seperti apa normal yang baru versinya. Beliau menekankan peran teknologi teknologi dalam memasuki tatanan kehidupan yang baru.

Menurutnya, pasca pandemi, kita akan menjadi masyarakat tanpa kontak (contactless society)—bersandar kepada teknologi dan meminimalisir interaksi langsung karena kita sudah terbiasa demikian selama pandemi berlangsung. Orang-orang akan lebih memilih telekonferensi dibanding rapat luring. Kita akan lebih banyak belanja daring dari pada berangkat ke toko. Telehealth juga akan lebih mendapat perhatian.

Ridwan Kamil berkata bahwa teknologi akan memiliki peran sentral bahkan di pedesaan. Untungnya, Jawa Barat telah mengambil langkah ini sebelum pandemi terjadi melalui program Desa Digital. Petani lele di beberapa wilayah Jawa Barat telah mempraktikkan pemberian pakan jarak jauh menggunakan teknologi IoT.

“Pemerintah Jawa Barat akan merespon new normal dengan teknologi sebagai parameternya,” ujarnya, menekankan bahwa Jawa Barat akan memperkuat infrastruktur internet di seluruh wilayah, karena menurutnya teknologi akan menjadi tulang punggung di tatanan kehidupan yang baru.

Artikel Lainnya

Menilik Tren Mudik Sebelum dan Ketika Pandemi
Menilik Tren Mudik Sebelum dan Ketika Pandemi
Kurnia Sari Aisyiah - Jabar Digital Service
30 Juni 2021
Analisis Data
7.919
Mendukung Pendidikan Minim Risiko di Tengah Pandemi lewat Analisis Data
Mendukung Pendidikan Minim Risiko di Tengah Pandemi lewat Analisis Data
Ravelto Wangistu - Jabar Digital Service
23 Februari 2021
Analisis Data
906