Dataset ini berisi data jumlah anggota satuan polisi pamong praja (satpol pp) berdasarkan status kepegawaian di Provinsi Jawa Barat dari periode tahun 2018 sd 2023.
Dataset terkait topik Pemerintah & Desa ini dihasilkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi : menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 649 tahun 2023 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi : menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 649 tahun 2023 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota : menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 649 tahun 2023 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota : menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturanKeputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 649 tahun 2023 dengan tipe data teks.
- status_kepegawaian : menyatakan kategori status kepegawaian anggota satpol pp diantaranya asn, tkk, dan outsourcing dengan tipe data teks.
- asn : menyatakan bahwa status kepegawaian dari anggota satpol pp merupakan aparatur sipil negara atau asn.
- tkk : menyatakan bahwa status kepegawaian dari anggota satpol pp merupakan tenaga kontrak kerja atau tkk.
- outsourcing : menyatakan bahwa status kepegawaian dari anggota satpol pp merupakan outsourcing.
- jumlah_status_kepegawaian : menyatakan jumlah anggota satuan polisi pamong praja (satpol pp) berdasarkan status kepegawaian dengan tipe data numerik.
- satuan : menyatakan satuan dari pengukuranjumlah anggota satuan polisi pamong praja (satpol pp) berdasarkan status kepegawaian dalam orang dengan tipe data teks.
- tahun : menyatakan tahun produksi data dengan tipe data numerik.