Dataset ini berisi data Nilai Indeks Kualitas Kebijakan Berdasarkan Kategori Penilaian dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat tahun 2023 s.d. 2024
Dataset terkait topik Pemerintah dan Desa ini dihasilkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang dikeluarkan dalam periode satu tahun sekali.
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 649 tahun 2023 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 649 tahun 2023 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari tiap-tiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 649 tahun 2023 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari tiap-tiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 649 tahun 2023 dengan tipe data teks.
- kategori_predikat: menyatakan kategori penilaian dengan tipe data teks.
- unggul: menyatakan indeks kualitas kebijakan kabupaten/kota dalam kategori unggul.
- sangat baik: menyatakan indeks kualitas kebijakan kabupaten/kota sangat baik.
- baik: menyatakan indeks kualitas kebijakan kabupaten/kota baik.
- cukup: menyatakan indeks kualitas kebijakan kabupaten/kota cukup.
- kurang: menyatakan indeks kualitas kebijakan kabupaten/kota kurang.
- nilai_indeks: menyatakan nilai indeks kualitas kebijakan kabupaten/kota dengan tipe data numerik.
- satuan: menyatakan satuan dari pengukuran dari nilai indeks dalam poin dengan tipe data teks.
- tahun_data: menyatakan tahun data yang dinilai dengan tipe data numerik.
- tahun_pengukuran: menyatakan tahun produksi data dengan tipe data numerik.
Definisi: Dataset ini berisi Indeks Kualitas Kebijakan Kabupaten dan Kota di Jawa Barat untuk menilai kualitas kebijakan publik pemerintah, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, berfokus pada efektivitas dan akuntabilitas.